Bahlil Jelaskan Nasib Kuota Nikel Vale, Sebut Penambahan Tergantung Kinerja
By Admin
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia/ Dok. ESDM
nusakini.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi isu pemangkasan kuota produksi nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) untuk tahun anggaran 2026. Menurut Bahlil, pemerintah selaku regulator justru telah memberikan persetujuan tahap pertama sesuai dengan prosedur tanpa ada pengurangan sepihak.
Klarifikasi dari pihak kementerian ini disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (16/9/2026). "Menyangkut Vale, saya tahu tidak ada BUMN anggota MIND ID yang kita potong RKAB-nya, cuma Vale saja bukan memotong, kita kasih tetapi dia minta tambah," kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa permohonan penambahan kuota akan senantiasa dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepatuhan dan rekam jejak perusahaan tersebut di lapangan. "Kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan, kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus," ungkapnya kepada para anggota dewan.
Kementerian ESDM dilaporkan turut menjamin adanya perlakuan yang setara bagi seluruh entitas bisnis pertambangan tanpa pandang bulu. Hal tersebut dipastikan berlaku untuk seluruh perusahaan tambang pelat merah lainnya seperti PTBA dan Antam.
Di sisi lain, perwakilan manajemen Vale menyatakan terus berupaya menjalin komunikasi intensif dengan otoritas terkait guna memastikan pasokan bahan baku smelter aman. "Kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah, karena pemerintah juga jelas komitmennya diprioritaskan untuk menjaga hilirisasi," ujar mantan Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, Budiawansyah, pada Kamis (13/8/2026).
Peningkatan kebutuhan bijih nikel perusahaan diproyeksikan melonjak tajam menyusul target penyelesaian konstruksi smelter Pomalaa pada Agustus 2026 mendatang. "Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, yang disetujui adalah 5,8 juta ton," kata Presiden Direktur Vale, Bernardus Irmanto, dalam rapat dengar pendapat pertengahan April lalu.
Alokasi yang telah disetujui tersebut dinilai oleh perusahaan masih berada di bawah kebutuhan ideal operasional mesin pemurnian. Secara nasional, kementerian terkait memang diketahui telah menurunkan proyeksi total kuota produksi bijih nikel di kisaran 260 juta hingga 270 juta ton pada tahun ini. (*)